Jurnal Komputer Dan Masyarakat

Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi

Volome 3, Nomor 2 November 2017

Komputer Dan Masyarakat Di Bidang

Pemerintahan (E-Government)

Abstraksi

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu. Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data. Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi data pada pemerintahan yang bertujuan untuk memasukkan informasi seperti data kependudukan sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang saat ini disebut E-Government.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari media online bahwa keterkaitan penggunaan komputer dalam lingkup pemerintahan ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat, mulai dari masyarakat merasakan mudah dan cepatnya dalam mengakses data dan informasi di pemerintahan hingga munculnya isu masyarakat yang menjadikan pemerintah harus memikirkan bagaimana agar fungsi dan kegunaan komputer ini dapat selalu menunjang kebutuhan di masyarakat. Selain itu infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak mudah dan murah inipun menjadi isu tersendiri di lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, makalah ini kami buat untuk sedikit memberikan informasi mengenai bagaimana implementasi, jenis, manfaat, serta dampak yang ada pada pemerintahan maupun masyarakat dengan digunakannya komputer sebagai teknologi dan informasi.

Kata Kunci : E-Government, Komputer dan Masyarakat, Implementasi Komputer pada Pemerintahan.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu. Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data. Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata membuat pemerintah merupakan pemakai komputer terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi data pada pemerintahan yang bertujuan untuk memasukkan informasi seperti data kependudukan dan lain-lain sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang saat ini disebut E-Government.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari media online bahwa keterkaitan penggunaan komputer dalam lingkup pemerintahan ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat, mulai dari masyarakat merasakan mudah dan cepatnya dalam mengakses data dan informasi di pemerintahan hingga munculnya isu masyarakat yang menjadikan pemerintah harus memikirkan bagaimana agar fungsi dan kegunaan komputer ini dapat selalu menunjang kebutuhan di masyarakat. Selain itu infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak mudah dan murah inipun menjadi isu tersendiri di lingkup pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis ingin mengangkat sebuah sebuah judul makalah yakni “Komputer dan Masyarakat di Bidang Pemerintahan” (Studi Kasus: E-Government) yang bertujuan untuk sedikit memberikan informasi hubungan komputer dan masyarakat di bidang pemerintahan.

I.2 Tujuan

Adapun tujuan makalah ini untuk memberikan informasi seberapa besar pengaruh penggunaan komputer di pemerintahan dalam mengatasi berbagai hal yang ada dalam masyarakat.

I.3 Rumusan

Dalam makalah ini terdapat rumusan yang diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam mengetahui informasi bagaimana implementasi komputer pada bidang pemerintahan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan juga fungsi, manfaat, serta dampak yag ada pada penggunaan teknologi komputer tersebut pada pemerintahan.

I.4 Batasan

Dalam makalah ini terdapat batasan, sehingga ruang lingkup yang dibahas bisa dijelaskan secara rinci yaitu untuk data yang digunakan diambil dari media online dalam artikel universitas mercu buana serta media online yang lain. Lingkup pembahasan meliputi Pengertian Komputer dan Masyarakat, E-Government, Manfaat E-Government, Visi E-Government, Jenis Pelayanan E-Government, Dampak Positif dan Negatif Penerapan E-Government.

I.5 Manfaat

Adapun manfaat yang bisa diambil dari makalah ini untuk artikel yang akan datang bisa mencari informasi selain seputar hubungan komputer dan masyarakat yang ada pada lingkup pemerintahan di luar negara Indonesia serta fungsi dan dampaknya bagi lingkungan di sekitarnya.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini yakni pada Bab I berisi penjelasan latar belakang dari makalah, tujuan yang diharapkan, rumusan makalah, batasan, manfaat dari makalah yang bisa diambil untuk penulisan selanjutnya dan sistematika penulisan yang digunakan dalam makalah.

Pada Bab II membahas tentang pembahasan dari hubungan Komputer dan Masyarakat pada bidang Pemerintahan. Sehingga pembaca dapat mengetahui informasi bagaimana implementasi komputer pada bidang pemerintahan, fungsi, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat

Dan pada bab III berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang rangkuman dari hubungan komputer dan masyarakat pada bidang pemerintahan.

II. PEMBAHASAN

II.1 Konsep Dasar Komputer dan Masyarakat

Konsep dasar komputer dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengguna (User) dengan suatu alat (Komputer) guna men-capai tujuan, dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta mempermudah dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dengan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional (manual), akan tetapi dengan menggunakan suatu alat yang sudah di tentukan ketelitiannya dan pertimbangan dengan matang.

Komputer menurut ejaan aslinya “computer” berasal dari kata “to compute” yang artinya menghitung, jadi komputer bila diartikan sacara harafiah adalah “alat hitung”.

Menurut para ahli yaitu “John C Keegel” dalam bukunya berjudul ”The Language Of Computer Programming” mengatakan sebagai berikut “komputer adalah alat electronik yang dapat mengelola data dengan perantara program dan memberikan hasil pengelolaannya”.

Komputer dan masyarakat sangat erat hubungannya di berbagai bidang kemasyarakatan dan memiliki peranan yang sangat penting.

Salah satu  yang banyak digeluti, diminati, dan disukai masyarakat saat ini adalah internet.   Internet adalah sebuah teknologi hasil penggabungan perkembangan teknologi komputer dengan teknologi informasi.

II.2 Konsep E-Government

Mengacu pada definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan (misal dengan Wide Area Networks, Internet, komputer, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang berbeda karena layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/ atau reduksi biaya-biaya.

Jika kita analogikan dengan e-Commerce, dimana dimungkinkan para kalangan bisnis melakukan transaksi diantara mereka dengan lebih efisien (B2B) dan membawa para pengguna lebih dekat pada kalangan bisnis (B2C), eGov bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dan kalangan bisnis (G2B), dan hubungan antar lembaga (G2G) lebih baik, serasi, transparan dan murah.

II.3 Visi E-Government

Selayaknya visi dari E-Government memiliki perbedaan sesuai kebudayaan dan perkembangan antara satu negara dengan negara yang lain.

Visi E-Government baik akan berdasarkan pada empat prinsip utama, yaitu :

1.         Prinsip pertama : Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Karena bagitu selayaknya jenis pelayanan diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.

2.         Prinsip kedua : Membangun sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya.

3.         Prinsip ketiga : Berikan penghargaan pada inovasi dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.

4.         Prinsip keempat: Tekanlah pada pencapaian organisasi.

II.4 Manfaat E-Government

Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder) dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar gang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan dan Inggris melalui Al Gore dan Bony Blair. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Al Gore dan Bony Blair yaitu mereka telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, dengan manfaat yang diperoleh dari diterapkannya e-Government di suatu negara maka secara otomatis mempengaruhi perkembangan dari segi teknologi dan informasi di negara tersebut. Beberapa manfaat itu antara lain :

1.         Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

2.         Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.

3.         Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4.         Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber¬sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

5.         Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada serta memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, impementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangkan pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

II.5 Jenis Pelayanan E-Government

Dalam implementasinya dapat dilihat sedemikian beragam tipe palayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Governrnent. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :

1.         Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan.

2.         Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berikut ini adalah jenis–jenis aplikasi yang penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung, baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan.

1.         Aplikasi kepegawaian

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Jumlah pegawai negeri yang sudah mendekati 3 juta orang, menyebabkan BAKN menggunakan komputer sebagai pengolah data. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.

2.         Aplikasi di pemerintahan daerah

Sejak tahun 1973 Pemda DKI Jakarta telah memanfaatkan komputer sebagai pengolah data. Aplikasi komputer yang digunakan meliputi bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas. Penduduk Jakarta yang mendekati jumlah 7 juta jiwa mengharuskan Pemda DKI untuk memikirkan cara pengolahan data administrasi yang akurat dan efisien. Tanpa komputer hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

3.         Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

Pengolahan STNK di DKI Jakarta sudah lama dilaksanakan dengan bantuan komputer. Basis data STNK disimpan di Pemda DKI Jakarta dan melalui jalur komunikasi data dan dapat dimanfaatkan secara langsung dari kantor Polda Metro Jaya. Dengan ini pelayanan pembaharuan STNK dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Saat ini sudah cukup banyak aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah. Contohnya antara lain:

a.     SIMTAP (Sistem Informasi Satu Atap/terpadu)

b.    SIMBADA (Sistem Informasi Barang dan Aset daerah)

c.     SIAK/ SIMDUK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

d.    SIMKEUDA/ SAKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)

e.     SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)

f.     SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan daerah)

g.    SIMKES (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan)

h.    SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas)

i.      SIM-TENDER/E-PROCUREMENT ( Sistem Informasi Lelang/Tender)

j.      SIM-RUMAH SAKIT (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

k.    SIADIK (Sistem Informasi SIDIK JARI)

l.      SIM-ARSIP/E-OFFICE (Sistem Informasi Kerasipan)

m.  GIS (Geographical Information System)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

III.1 Kesimpulan

III.1.1 Pengertian E-Government

Suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat secara online.

III.1.2 Penerapan E-Government

1.      Pembuatan website berisi informasi lengkap & akurat.

2.      Bersifat interaktif.

3.      Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.

III.1.3 Manfaat E-Government

1.      Pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat.

2.      Peningkatan hubungan antara pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.

3.      Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Pelaksanaan pernerintahan yang lebih efisien.

III.1.4 Guna E-Government

1.      Bagi Pemerintah

a.         Pembuatan surat‑surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat.

b.        Pencatatan kompetensi penduduk.

c.         Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

d.        Pelacakan data dan informasi seseorang.

2.      Bagi Masyarakat

a.         Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selarna 24 jam.

b.        Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintah.

c.         Pernberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.

d.        Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan­-perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja.

e.         Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan terhadap kondisi lingkungannya.

III.1.5 Hambatan Mengimplementasikan E‑Government

1.      Kultur berbagi belum ada.

2.      Kultur mendokumentasi belum lazim.

3.      Langkanya Sumber Daya Manusia yang handal.

4.      Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.

5.      Tempat akses yang terbatas

III.2 Saran

III.2.1 Hal‑hal yang Perlu Diingat dalam Penerapan E‑Government

1.      Komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun dan melaksanakan system E‑Government, serta membutuhkan dukungan dari pihak yang terkait.

2.      Tekad dan kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk memperbaiki system administrasi (manual) yang ada saat ini.

3.      Keterbukaan dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan mempelajari kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungannya masing‑masing.

DAFTAR PUSTAKA

[1]     L. Hardjaloka, “Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik” vol. 3, no. 3, pp. 435–452, 2014.

[2]     S. Jaya, “Implementasi Dan Perkembangan E-Government,” J. Inform. Multimed. STIMED NUSA PALAPA, vol. 2, no. 1, pp. 37–52, 2001.

[3]     M. N. N. Sitokdana, “Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya , Medan , Banjarmasin , Makassar dan Jayapura,” Buana Inform., vol. 6, no. 4, pp. 289–300, 2015.

[4]     A. Cahyadi, “E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan,” pp. 1–12.